Equipment All RIsks Insurance

Equipment All Risks Insurance

Equipment All Risks Insurance

Asuransi ini memberikan jaminan terhadap :

The Equipment All Risks policy covers loss of or damage to the mobile equipment, its accessories and spare parts such as photocopiers, office partitions, generators, forklifts, warehousing systems, production plants, excavators, tower cranes etc. against accidental lost of or damage whilst in the situation of risks from any cause other than those specifically excluded under the policy whilst attached thereon as a result of:

Accidental collision or overturning
Fire, external explosion, self-ignition or lightning
Theft
Eligible Proposer
Any person or business organisation that requires coverage for all mechanical, self-propelled vehicles / equipment which are not licensed for use on public roads, such as cranes, tractors, forklifts, bulldozer, etc.

Extensions
At an additional premium, the policy can be extended to cover against loss or damage caused by:

Strike, riot and civil commotion
Some of the common exclusions are listed below :

The deductibles mentioned in the Schedule to be borne by the Insured in respect of each of every claim.
Loss or damage arising from wear & tear, depreciation, gradual deterioration, rust, corrosion etc..
Breakage or scratching of glass or other substances of a brittle or fragile nature not due to fire or thieves.
War invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operation (whether war be declared or not).
Civil war mutiny civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising military rising insurrection rebellion revolution military or usurped power.
Any consequence of strike or riot.
Waterborne Risks.

Inquiry
1 + 2 =

 


Baca Juga :


PT. Caraka Mulia Pialang dan Konsultan Asuransi yang melakukan Usaha Jasa Penunjang Perasuransian bertindak untuk dan atas nama Tertanggung dalam memberikan layanan Pembelian Asuransi, Pendidikan dan Konsultasi Asuransi, serta pengurusan Penyelesaian Klaim Asuransi.

Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan UU No. 40 Tahun 2014 bahwa :

  • Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
  • Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.

Juga Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 :

  • Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 70 Tahun 2016

  • Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  • Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
  • Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  • Perusahaan Pialang Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam PasalPasal 2 ayat (1 ) bertindak bertindak untuk dan atas nama pemegang pemegang polis, tertanggung, tertanggung, atau atau peserta .
  • Perusahaan Pialang Asuransi dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
  • Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyerahkan premi atau kontribusi yang diterima dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak premi atau kontribusi diterima atau sesuai jangka waktu pembayaran premi atau kontribusi yang ditetapkan dalam Polis Asuransi yang bersangkutan, mana yang lebih singkat.
Share The Knowledge!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •